Pemerintah Kabupaten Pidie meraih dua penghargaan sekaligus dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas capaian manajemen data ASN di Pidie tahun 2024.
Kedua penghargaan tersebut diserahkan oleh Plt Kepala BKN , Haryomo Dwi Putranto di Banda Aceh, Rabu (6/11/2024) dalam kegiatan Uji Coba Instrumen Pengukuran Kualitas Data dan Percepatan Penyelesaian Disparitas Data ASN, di Hotel The Pade.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pidie, Mulyadi Nurdin, Lc, MH mengatakan bahwa dua kategori penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Pidie adalah, yang pertama berupa Pencapaian Persentase Penyelesaian Disparitas Tertinggi di Aceh, sedangkan yang kedua adalah Pencapaian Penyelesaian Disparitas Data Terbanyak di Aceh.
"Alhamdulillah Pidie memperoleh dua kategori penghargaan dari BKN, yang pertama berupa Pencapaian Persentase Penyelesaian Disparitas Tertinggi di Wilayah Kerja Kantor Regional XIII Sebesar 95,43 persen,
Sedangkan penghargaan yang kedua adalah Pencapaian Penyelesaian Disparitas Data Terbanyak di Wilayah Kerja Kantor Regional XIII Sebesar 6.843 Data," jelas Alumni Lemhannas RI tersebut.
Mulyadi menambahkan bahwa capaian prestasi tersebut diraih sejalan dengan arahan dari Pj Bupati Pidie, Drs Samsul Azhar.
"Sesuai arahan Pj Bupati Pidie setiap SKPK untuk berpacu memberikan layanan maksimal kepada masyarakat, dalam hal ini BKPSDM Pidie melakukan manajemen data ASN dengan cara terbaik sesuai standar yang ada dalam aplikasi kepegawaian," jelas Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Aceh tersebut.
Ia menambahkan bahwa pihaknya terus berkomitmen dalam peningkatan kualitas data dan penyelesaian disparitas data Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
Ia menambahkan bahwa kualitas data sangat penting di era transformasi digital, karena kualitas data yang buruk dapat menyebabkan keputusan yang salah, inefisiensi, peningkatan biaya, dan penurunan kepercayaan terhadap sistem. Salah satu penyebab turunnya kualitas data adalah disparitas data ASN.
Ia menjelaskan bahwa BKPSDM Pidie terus bekerja keras agar kualitas data ASN di Pidie semakin baik, akurat, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
Disparitas data adalah perbedaan atau kesenjangan yang signifikan antara kondisi data yang tercatat dalam sebuah sistem dengan kondisi riil yang sesungguhnya.
Disparitas data masih kerap dijumpai dalam penyelenggaraan layanan di berbagai sektor publik, tak terkecuali lingkup kepegawaian dengan ujung tombak layanan yang difasilitasi oleh sistem aplikasi layanan bernama Sistem Informasi ASN (SIASN).
Disparitas atau anomali data dalam SIASN akan menjadi momok yang mengkhawatirkan dalam layanan kepegawaian, karena bukan hanya berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diterima ASN secara personal, tetapi dapat menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan/kebijakan di bidang kepegawaian.
"Kami mengharapkan seluruh ASN bisa lebih aktif dan peduli akan data kepegawaian masing-masing sehingga permasalahan disparitas data dapat diminimalisir dan suatu saat tidak akan menimbulkan permasalahan dalam pengurusan administrasi kepegawaian," pungkasnya.(*)